Peran PDGI dalam Pengawasan Produk Kesehatan Gigi di Pasaran

PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) memiliki peran penting dalam pengawasan produk kesehatan gigi di pasaran, meskipun otoritas utama dalam regulasi dan pengawasan peredaran produk kesehatan (termasuk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga/PKRT) berada di tangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Berikut adalah peran PDGI dalam pengawasan produk kesehatan gigi:

1. Pemberian Masukan dan Rekomendasi Regulasi

PDGI, sebagai organisasi profesi yang paling memahami kebutuhan dan risiko di lapangan, secara aktif memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada pemerintah (BPOM dan Kemenkes) terkait regulasi produk kesehatan gigi. Ini mencakup:

Standarisasi Produk: Memberikan pandangan mengenai standar mutu, keamanan, dan efikasi yang seharusnya dimiliki oleh produk-produk kesehatan gigi, baik alat, bahan, maupun obat-obatan yang digunakan dalam praktik kedokteran gigi.
Daftar Produk yang Diizinkan/Dilarang: Berkontribusi dalam penyusunan daftar produk yang boleh atau tidak boleh beredar berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman klinis.
Pedoman Penggunaan: Membantu dalam merumuskan pedoman penggunaan produk tertentu agar sesuai dengan standar praktik dan etika profesi.

2. Edukasi dan Sosialisasi kepada Anggota

Salah satu peran terbesar PDGI adalah mendidik dan mensosialisasikan kepada anggotanya (dokter gigi) tentang:

Produk yang Izin Edar: Menginformasikan dokter gigi mengenai pentingnya menggunakan produk kesehatan gigi yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM.
Risiko Produk Tidak Berizin: Menjelaskan bahaya dan risiko penggunaan produk ilegal atau tidak standar, baik bagi pasien maupun bagi praktik dokter gigi itu sendiri.
Pelaporan Efek Samping atau Insiden: Mendorong dokter gigi untuk melaporkan setiap efek samping atau insiden yang terjadi akibat penggunaan produk kesehatan gigi kepada pihak berwenang (misalnya, BPOM). Ini adalah bentuk pengawasan pasca-edar yang vital.
Penggunaan Rasional: Mengajarkan penggunaan produk secara rasional dan berdasarkan bukti ilmiah, menghindari promosi produk yang berlebihan atau tidak terbukti efikasinya.

3. Pengawasan Etika Penggunaan Produk oleh Dokter Gigi

Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KEKGI) yang disusun oleh PDGI mengatur perilaku profesional dokter gigi. Dalam konteks produk kesehatan gigi, hal ini berarti:

Prioritas Keamanan Pasien: Dokter gigi wajib memastikan produk yang digunakan aman dan bermanfaat bagi pasien.
Transparansi Informasi: Dokter gigi harus memberikan informasi yang jujur dan objektif kepada pasien mengenai produk atau bahan yang akan digunakan, termasuk potensi risiko dan manfaatnya.
Menghindari Konflik Kepentingan: Dokter gigi tidak boleh memprioritaskan keuntungan pribadi dari penjualan atau penggunaan produk tertentu jika itu bertentangan dengan kepentingan terbaik pasien. Jika ada konflik kepentingan (misalnya, menjadi distributor produk), dokter gigi wajib menyatakan secara transparan.
Melaporkan Pelanggaran: Jika seorang dokter gigi mengetahui adanya praktik rekan sejawat yang tidak etis terkait penggunaan atau promosi produk kesehatan gigi, PDGI mendorong pelaporan melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG).

4. Kerjasama dengan Pihak Terkait (BPOM, Kemenkes)

Meskipun BPOM adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan izin edar dan melakukan penindakan, PDGI menjalin kerjasama erat dengan BPOM dan Kemenkes. Bentuk kerja sama ini bisa berupa:

Pertukaran Informasi: Berbagi data dan informasi mengenai tren penggunaan produk, keluhan dari dokter gigi, atau temuan lapangan terkait produk yang dicurigai tidak aman.
Joint Investigation: Dalam kasus-kasus tertentu, PDGI dapat dilibatkan dalam penyelidikan bersama dengan BPOM terkait produk yang bermasalah.
Kampanye Publik: Bersama-sama melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk kesehatan gigi yang aman dan berizin.

5. Mempromosikan Penelitian dan Pengembangan

PDGI mendorong penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran gigi, termasuk evaluasi produk-produk baru. Dengan demikian, dokter gigi dapat memiliki landasan ilmiah yang kuat dalam memilih dan menggunakan produk, serta menghindari klaim yang tidak berdasar.

Singkatnya, PDGI tidak memiliki kewenangan langsung untuk menarik produk dari pasaran atau memberikan sanksi hukum kepada produsen produk ilegal—itu adalah wewenang BPOM. Namun, PDGI berperan sebagai penghubung penting antara praktisi (dokter gigi) dengan regulator (BPOM dan Kemenkes), serta sebagai penjaga etika profesi yang memastikan anggotanya menggunakan produk secara bertanggung jawab dan sesuai standar.